Bea Cukai Belawan dan Kejaksaan Negeri Belawan Sepakat Optimalkan Penerimaan Negara

Medan, 11 November 2025 – Bea Cukai Belawan menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belawan Yusup Darmaputra beserta jajaran pada Selasa (11/11) di Kantor Bea Cukai Belawan. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan dan optimalisasi penerimaan negara di wilayah Pelabuhan Belawan.

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas instansi sangat penting untuk menjaga integritas dan memastikan pelaksanaan tugas negara berjalan efektif. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Pelabuhan Belawan, sekaligus menjaga integritas dalam setiap proses. Sinergi dengan Kejaksaan menjadi langkah strategis agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai berjalan selaras dengan prinsip penegakan hukum dan transparansi,” ujar Luthfi.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi juga menjelaskan peran Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara (revenue collector), pelindung masyarakat (community protector), dan fasilitator perdagangan (trade facilitator). Ketiga peran tersebut, menurutnya, memerlukan koordinasi yang kuat dengan lembaga penegak hukum agar kebijakan pemerintah di sektor kepabeanan dan cukai dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kajari Belawan, Dr. Yusup Darmaputra menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki tanggung jawab dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penerimaan negara, khususnya melalui pengawasan dan penegakan hukum. “Kami juga memiliki mandat untuk membantu memastikan penerimaan negara dapat dioptimalkan sesuai kewenangan kami. Dengan koordinasi yang baik bersama Bea Cukai, kami berharap kinerja kelembagaan dapat saling memperkuat,” tutur Yusup.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mempererat koordinasi antara Bea Cukai dan Kejaksaan di wilayah Belawan. Kedua lembaga sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan kerja sama strategis guna mendukung efektivitas pelayanan publik serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.